PPPK Kemenkumham 2026 Kemenkumham kembali membuka peluang PPPK untuk 2026, dengan proses pendaftaran melalui SSCASN yang kini menjadi perhatian utama para pencari kerja, termasuk honorer dan profesional berpengalaman, karena formasi ini menawarkan peluang karier di berbagai jenjang pendidikan dan posisi penting di lingkungan kementerian.
Rekrutmen PPPK saat ini dinilai lebih ramah bagi pelamar yang sudah memiliki jam terbang kerja, terutama mereka yang telah bekerja sebagai honorer atau memiliki pengalaman kerja yang relevan. Hal ini terlihat dari syarat pendaftaran yang menyebutkan bahwa pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun yang relevan dengan bidang tugas yang dilamar. Selain itu, dalam proses seleksi dan pengangkatan PPPK, pengalaman kerja yang sudah dimiliki menjadi salah satu keunggulan dan prioritas, sehingga memudahkan pelamar yang sudah berpengalaman untuk mengikuti proses tersebut.
Selain itu, kelebihan lain dari PPPK adalah pengakuan fasilitas dan gaji yang setara dengan PNS, serta peluang lebih besar bagi pelamar muda yang sudah memiliki jam terbang kerja, karena sistem ini memprioritaskan pelamar yang sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi yang terbukti. Dengan demikian, rekrutmen PPPK saat ini memang lebih menguntungkan dan lebih ramah bagi pelamar yang sudah memiliki jam terbang kerja, terutama mereka yang telah bekerja sebagai honorer atau memiliki pengalaman kerja yang cukup lama.
Pembahasan soal cara daftar PPPK Kemenkumham semakin ramai di media sosial dan grup WhatsApp karena pendaftaran resmi telah dibuka secara nasional sejak 18 Januari 2026, dengan sekitar 500 formasi tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi pelamar.
Syarat utama untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK tahun ini meliputi kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Selain itu, pelamar harus memenuhi persyaratan administratif dan dokumen yang ditetapkan, seperti ijazah yang sesuai dan dokumen pendukung lainnya.
Perbedaan utama antara PPPK dan CPNS terletak pada status kepegawaian dan sistem pengangkatannya. CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang telah lulus seleksi nasional dan akan diangkat sebagai PNS tetap, sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasanya memiliki kontrak kerja tertentu dan tidak mendapatkan status PNS tetap.
Terkait formasi yang kemungkinan besar dibuka tahun ini, pemerintah kembali membuka formasi besar dengan total sekitar 2,3 juta posisi, termasuk 690 ribu untuk CPNS dan 1,6 juta untuk PPPK, yang mencakup berbagai bidang dan kementerian, termasuk kebutuhan khusus di Ibu Kota Nusantara dan tenaga honorer yang akan diangkat sebagai PPPK. Formasi ini menunjukkan bahwa peluang besar masih terbuka untuk berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.
Apa Itu PPPK Kemenkumham 2026
PPPK Kemenkumham 2026 merujuk pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia untuk tahun 2026. PPPK adalah bentuk pegawai non-PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga di instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Kemenkumham.
Selain itu, informasi tentang PPPK Kemenkumham biasanya berkaitan dengan proses seleksi, persyaratan, dan jadwal pengangkatan tenaga PPPK di tahun tersebut. Jika kamu membutuhkan detail spesifik tentang proses pendaftaran, persyaratan, atau jadwal seleksi PPPK Kemenkumham, saya dapat membantu mencarinya atau memberi gambaran umum berdasarkan kebijakan terbaru.
Apakah kamu ingin informasi lebih detail tentang proses pendaftaran atau persyaratan PPPK Kemenkumham.
Cara Daftar PPPK Kemenkumham 2026
Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mendaftar PPPK Kemenkumham:
1. Persiapkan Dokumen:
– Identitas diri (KTP)
– Ijazah terakhir sesuai dengan posisi yang dilamar
– SKCK terbaru
– Surat kesehatan
– Pas foto terbaru
– Dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan masing-masing formasi
2. Cek Informasi Resmi:
– Kunjungi situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkumham
– Ikuti pengumuman resmi terkait jadwal pendaftaran dan persyaratan
3. Registrasi Online:
– Buka portal SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) di https://sscasn.bkn.go.id
– Buat akun jika belum memiliki akun
– Isi data diri dan unggah dokumen sesuai instruksi
4. Pilih Formasi:
– Pilih posisi PPPK Kemenkumham yang diminati
– Pastikan data yang diinput sudah benar
5. Ikuti Seleksi Administrasi:
– Tunggu pengumuman hasil verifikasi dokumen
– Jika lolos, ikuti tahapan selanjutnya seperti ujian tertulis dan wawancara jika diperlukan
6. Ikuti Ujian dan Seleksi Akhir:
– Persiapkan diri dengan materi yang relevan
– Ikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan
7. Pengumuman Hasil Akhir:
– Cek pengumuman kelulusan di portal resmi
– Jika diterima, ikuti proses administrasi dan pengangkatan
Pastikan selalu mengikuti informasi resmi dari Kemenkumham dan BKN untuk update terbaru dan detail lengkapnya.
Formasi PPPK Kemenkumham 2026
Untuk informasi terbaru mengenai formasi PPPK Kemenkumham, sebaiknya Anda mengunjungi situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Biasanya, pengumuman resmi terkait formasi PPPK akan diumumkan melalui portal resmi tersebut dan media sosial resmi lembaga terkait.
Berikut langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan informasi terbaru:
1. Kunjungi situs resmi BKN: https://bkn.go.id
2. Kunjungi situs resmi Kemenkumham: https://www.kemenkumham.go.id
3. Ikuti akun media sosial resmi Kemenkumham dan BKN untuk update terbaru.
4. Periksa pengumuman dan pengumuman resmi terkait formasi PPPK 2026.
Rekrutmen PPPK Kemenkumham 2026
Rekrutmen PPPK Kemenkumham adalah proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2026. Biasanya, proses ini meliputi tahapan pendaftaran, pengumuman persyaratan, seleksi administrasi, ujian kompetensi, dan wawancara.
Untuk informasi terbaru dan lengkap terkait jadwal, persyaratan, dan prosedur pendaftaran, Anda dapat mengunjungi situs resmi Kemenkumham atau portal resmi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) biasanya dilakukan melalui tahapan seleksi yang meliputi pendaftaran, administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB).
Berikut adalah gambaran umum proses seleksi PPPK Kemenkumham:
1. Pengumuman Resmi
– Pengumuman resmi biasanya diumumkan melalui situs resmi Kemenkumham dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
– Informasi yang disampaikan meliputi jadwal pendaftaran, persyaratan, dan tahapan seleksi.
2. Pendaftaran
– Calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui portal yang disediakan.
– Mengisi data pribadi dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
3. Verifikasi Administrasi
– Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
4. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
– Tes komputer berbasis CAT yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
– Tes sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar, dapat berupa wawancara, praktik, atau tes tertulis.
6. Pengumuman Hasil
– Pengumuman hasil seleksi diumumkan secara resmi.
– Calon yang lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya sesuai kebutuhan.
7. Penetapan dan Pengangkatan
– Calon yang lulus akan mendapatkan penetapan sebagai PPPK dan dilakukan pengangkatan sesuai ketentuan.
Untuk info terbaru dan detail lengkap, sebaiknya selalu cek situs resmi Kemenkumham dan BKN, karena jadwal dan persyaratan dapat berubah setiap tahunnya.
Kesimpulannya
PPPK Kemenkumham adalah Program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Program ini bertujuan untuk mengisi posisi jabatan tertentu yang membutuhkan tenaga profesional dan tenaga honorer menjadi pegawai dengan status perjanjian kerja, sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku. PPPK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung tugas-tugas Kemenkumham secara lebih efektif dan efisien.